Tapanuli Utara-icwpost I Beredarnya sejumlah dokumen daftar kegiatan dan anggaran proyek dalam Perubahan APBD (P-APBD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2026 di media sosial Facebook menuai sorotan dan menjadi perbincangan di tengah masyarakat.
Pasalnya, dalam dokumen yang beredar tersebut ditemukan sejumlah nama yang diduga merupakan nama anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara. Nama-nama tersebut tercantum dalam kolom keterangan pada daftar kegiatan fisik Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Taput.
Unggahan dokumen tersebut beredar melalui sejumlah akun Facebook dengan narasi dan penandaan (tag) yang berbeda-beda.
Kondisi ini kemudian memunculkan pertanyaan publik mengenai sejauh mana keterlibatan anggota DPRD dalam kegiatan pembangunan yang bersumber dari anggaran pemerintah daerah, khususnya apabila anggota dewan yang bersangkutan diduga menjadi pelaksana pekerjaan atau rekanan proyek.
Salah seorang anggota DPRD Taput yang dikonfirmasi media ini melalui sambungan telepon seluler membenarkan bahwa data tersebut berkaitan dengan pokok-pokok pikiran (pokir) yang disampaikannya kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.
Namun, anggota dewan tersebut membantah dirinya menjadi pihak yang mengerjakan proyek sebagaimana yang dipersepsikan masyarakat dari dokumen yang beredar.
Ia menjelaskan bahwa memang terdapat namanya dalam tabel tersebut, tetapi nama itu tidak serta-merta menunjukkan dirinya sebagai penerima pekerjaan, kontraktor, ataupun pemborong proyek.
“Saya mengetahui hal tersebut hanya sebatas pokir” tegasnya.
Dengan demikian, perlu ada penjelasan terbuka dari pemerintah daerah mengenai maksud pencantuman nama-nama tersebut dalam kolom keterangan, apakah sebatas penanda usulan pokir, pihak pengusul, atau memiliki keterkaitan lain dengan pelaksanaan kegiatan.
Ada Batasan Hukum, Anggota DPRD Tidak Boleh Menyalahgunakan Kewenangan
Dalam ketentuan perundang-undangan, anggota DPRD memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. Karena itu, keterlibatan anggota dewan dalam pekerjaan yang berkaitan dengan kewenangan dan tugasnya sendiri dapat menimbulkan persoalan hukum, khususnya apabila terdapat benturan kepentingan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 188 ayat (2), mengatur larangan bagi anggota DPRD kabupaten/kota melakukan pekerjaan lain yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD.
Selain itu, Pasal 188 ayat (3) juga melarang anggota DPRD melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Sementara itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur mengenai konflik kepentingan. Kepentingan pribadi atau bisnis yang dapat memengaruhi netralitas dalam penggunaan kewenangan merupakan persoalan yang harus dihindari.
Artinya, persoalan ini tidak cukup hanya dilihat dari ada atau tidaknya nama anggota DPRD dalam daftar kegiatan. Harus dipastikan pula apakah yang bersangkutan hanya mengusulkan aspirasi masyarakat melalui pokir atau justru ikut menjadi pelaksana, penyedia, maupun penerima keuntungan dari pekerjaan yang bersumber dari APBD.
Masyarakat Minta Pemkab Taput Buka Data dan Berikan Penjelasan
Sejumlah masyarakat yang mengikuti perkembangan informasi tersebut menilai pemerintah daerah perlu segera memberikan klarifikasi agar tidak menimbulkan kecurigaan dan persepsi negatif terhadap lembaga legislatif maupun eksekutif.
“Kalau memang itu hanya pokir, jelaskan secara terbuka. Tetapi kalau ada anggota dewan yang ikut menjadi pemborong atau mengerjakan proyek pemerintah, tentu harus diperiksa apakah hal itu dibenarkan oleh aturan. Jangan sampai wakil rakyat yang seharusnya mengawasi anggaran justru memiliki kepentingan dalam pelaksanaan proyek,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Masyarakat juga mempertanyakan bagaimana dokumen yang memuat rincian kegiatan dan keterangan nama-nama tersebut bisa beredar luas di media sosial.Menurut warga, pemerintah daerah seharusnya memiliki sistem pengelolaan dokumen dan keterbukaan informasi yang jelas. Apabila dokumen tersebut merupakan dokumen perencanaan atau penganggaran yang dapat diakses publik, semestinya disampaikan melalui saluran resmi sehingga tidak menimbulkan tafsir yang berbeda-beda.
Di sisi lain, apabila dokumen tersebut merupakan data internal yang belum ditetapkan atau masih dalam proses pembahasan, pemerintah daerah perlu menjelaskan status dan keabsahannya.Masyarakat juga meminta agar tidak ada pihak yang berlindung di balik istilah pokok-pokok pikiran untuk membenarkan keterlibatan dalam pelaksanaan proyek apabila hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum.
DPRD dan Pemkab Diminta Tidak Tutup Mata
Persoalan ini dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pimpinan DPRD Taput, Badan Kehormatan (BK) DPRD, Inspektorat, serta pihak-pihak terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.
Pemerintah daerah diminta menjelaskan secara rinci dasar pencantuman nama-nama dalam dokumen tersebut, termasuk apakah nama yang tercantum merupakan pengusul pokir, penanggung jawab aspirasi, atau memiliki hubungan dengan pihak pelaksana kegiatan.
Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan juga diharapkan memastikan seluruh anggotanya menaati kode etik dan ketentuan perundang-undangan, terutama terkait larangan konflik kepentingan.
Sebab, DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap penggunaan APBD. Karena itu, integritas dan independensi anggota dewan harus tetap dijaga agar tidak muncul kesan bahwa fungsi pengawasan bercampur dengan kepentingan bisnis.
Hingga berita ini disusun, diperlukan penjelasan resmi dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, khususnya Dinas Perkim, mengenai dokumen yang beredar tersebut serta klarifikasi dari pimpinan DPRD terkait pencantuman sejumlah nama anggota dewan di dalamnya.
Publik kini menunggu jawaban yang transparan: apakah nama-nama tersebut hanya berkaitan dengan usulan pokir atau terdapat keterlibatan dalam pelaksanaan pekerjaan proyek P-APBD 2026?.
M.Manalu
