Tapanuli Utara-icwpost I Munculnya daftar proyek dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2026 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) serta Dinas Pertanian yang beredar luas di tengah masyarakat, terkhusus netizen sosial media menuai sorotan tajam.
Pasalnya, dalam daftar yang beredar tersebut tercantum nama sejumlah anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara. Kemunculan nama-nama wakil rakyat dalam daftar proyek di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) itu pun memunculkan pertanyaan serius mengenai transparansi pengelolaan anggaran daerah.
Sekretaris Umum Pergerakan Masyarakat (Permata) Taput, Dompak Hutasoit, mempertanyakan alasan dicantumkannya nama anggota DPRD dalam daftar proyek yang bersumber dari anggaran pemerintah daerah.
Menurut Dompak, apabila pihak DPRD maupun Dinas Perkim berdalih bahwa daftar tersebut merupakan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, penjelasan itu tidak serta-merta menghilangkan kewajiban untuk membuka informasi secara transparan kepada publik.
“Kalau memang Pokir, yang dicantumkan seharusnya nama kegiatan, lokasi, dan kebutuhan masyarakat. Bukan nama anggota DPRD seolah-olah menjadi pemilik proyek. Sejak kapan Pokir berubah menjadi daftar jatah?” tegas Dompak Hutasoit kepada Media ICWPost.Sabtu (14/11).
Dompak, yang juga merupakan pemerhati pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara dan mantan Sekretaris Partai PKB Taput, menegaskan bahwa Pokir DPRD pada prinsipnya merupakan aspirasi masyarakat yang dihimpun dan diperjuangkan melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
Karena itu, menurutnya, Pokir tidak boleh ditafsirkan sebagai kewenangan pribadi anggota DPRD untuk mengklaim suatu proyek, mengatur pelaksana pekerjaan, mengintervensi proses pengadaan barang dan jasa, ataupun memperoleh keuntungan pribadi dari kegiatan yang diusulkan.
“Pokir itu aspirasi masyarakat, bukan surat kuasa bagi anggota DPRD untuk memiliki proyek. Jangan sampai istilah Pokir dijadikan tameng untuk menutupi praktik yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan,” ujarnya.
JANGAN BERLINDUNG DI BALIK KATA POKIR
Dompak menilai, persoalan ini tidak boleh berhenti pada penjelasan bahwa proyek-proyek tersebut merupakan hasil usulan Pokir DPRD.Menurutnya, publik berhak mengetahui secara terbuka bagaimana proses pengusulan, penganggaran hingga pelaksanaan proyek yang tercantum dalam P-APBD 2026.
Ia juga mempertanyakan bagaimana anggota DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap OPD apabila namanya sendiri tercantum dalam daftar proyek yang dikelola dinas tersebut.
“Anggota DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Bukan menjadi makelar proyek, bukan pengatur tender, apalagi bertindak seolah-olah pemilik paket pekerjaan di dinas,” tegasnya.
“Bagaimana mungkin seorang anggota dewan mengawasi dinas yang mengerjakan proyek yang dikaitkan dengan namanya sendiri? Ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan harus dijelaskan secara terbuka,” lanjut Dompak.
Ia meminta DPRD Taput dan Dinas Perkim tidak menghindari pertanyaan publik. Seluruh informasi mengenai proyek tersebut harus dibuka, mulai dari nama kegiatan, lokasi, pagu anggaran, sumber usulan, mekanisme penganggaran hingga proses penentuan pelaksana pekerjaan.
“Kalau memang tidak ada persoalan, buka semuanya. Jangan hanya masyarakat disuguhi daftar nama, sementara penjelasan mengenai siapa pengusul, siapa pelaksana, dan bagaimana prosesnya tidak jelas,” katanya.
MINTA APARAT PENEGAK HUKUM TURUN TANGAN
Lebih jauh, Dompak meminta Inspektorat, Kejaksaan, Kepolisian hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut.
Ia mendesak agar dilakukan penelusuran apabila ditemukan indikasi intervensi, penyalahgunaan kewenangan, gratifikasi, kolusi maupun konflik kepentingan dalam proses penganggaran dan pelaksanaan proyek P-APBD 2026.
Menurutnya, pencantuman nama anggota DPRD dalam daftar proyek memang belum dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana. Namun, kondisi tersebut patut dijelaskan dan diperiksa apabila terdapat indikasi keterlibatan atau kepentingan pribadi dalam pelaksanaannya.
“Jangan tunggu sampai proyek selesai dan anggarannya habis. Telusuri sejak sekarang. Periksa siapa yang mengusulkan, siapa yang menyetujui, siapa yang melaksanakan, dan apakah ada pihak yang memperoleh keuntungan dari jabatan maupun kewenangannya,” ungkapnya.
Dompak juga mengingatkan bahwa pengelolaan APBD harus mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, kepentingan umum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
LIMA TUNTUTAN DOMPAK HUTASOIT
Sebagai bentuk kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, Dompak menyampaikan lima tuntutan yang menurutnya harus segera ditindaklanjuti:
1.Buka daftar proyek secara utuh. DPRD dan Dinas Perkim diminta mempublikasikan seluruh daftar kegiatan P-APBD 2026, termasuk nama kegiatan, lokasi, pagu anggaran, sumber usulan Pokir, serta mekanisme penganggarannya.
2.DPRD Taput harus memberikan klarifikasi terbuka. Anggota DPRD yang namanya tercantum diminta menjelaskan kapasitas dan perannya. Termasuk memastikan apakah terdapat keterlibatan pribadi, keluarga, perusahaan, ataupun pihak yang memiliki hubungan kepentingan dalam pelaksanaan proyek.
3.Inspektorat melakukan pemeriksaan. Menelusuri proses perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan kegiatan untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan maupun konflik kepentingan.
4.Aparat penegak hukum melakukan penelusuran. Kejaksaan, Kepolisian dan KPK diminta menindaklanjuti apabila ditemukan indikasi tindak pidana korupsi, gratifikasi, suap atau kolusi.
5.Perkuat aturan pencegahan konflik kepentingan. DPRD Taput diminta memastikan tata tertib dan kode etik diterapkan secara tegas agar anggota dewan tidak menyalahgunakan jabatan untuk mengintervensi pelaksanaan proyek pemerintah daerah.
KURSI DPRD ADALAH AMANAH, BUKAN LAPAK PROYEK
Di akhir pernyataannya, Dompak menegaskan bahwa masyarakat Tapanuli Utara membutuhkan wakil rakyat yang benar-benar menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan uang negara, bukan justru terseret dalam kepentingan proyek pemerintah.
“Saya sebagai rakyat Tapanuli Utara tidak membutuhkan wakil rakyat yang sibuk mengurus proyek. Rakyat membutuhkan anggota DPRD yang berani mengawasi setiap rupiah uang rakyat agar benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, apabila ada anggota DPRD yang terbukti memiliki kepentingan pribadi dalam proyek pemerintah atau melakukan intervensi terhadap proses pengadaan, maka persoalan tersebut harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Jangan jadikan kursi DPRD sebagai modal untuk mengeruk APBD. Kalau ingin menjadi pengusaha proyek, silakan jalankan usaha sesuai aturan dan tanpa memanfaatkan jabatan politik. Kursi DPRD itu amanah rakyat, bukan lapak proyek,” tutup Dompak Hutasoit.
M.Manalu.







