Jakarta-icwpost I Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, akan menjadi titik utama aksi demonstrasi mahasiswa hari ini, Jumat (19/6). Massa mahasiswa dijadwalkan turun ke jalan untuk memprotes sejumlah persoalan, mulai dari kondisi ekonomi, evaluasi program pemerintah, hingga isu supremasi sipil.
Berbeda dari sejumlah aksi sebelumnya, pimpinan DPR RI kali ini menyatakan siap menerima perwakilan mahasiswa. Parlemen membuka peluang dialog langsung agar aspirasi massa dapat disampaikan ke pimpinan DPR.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pimpinan DPR telah menyiapkan agenda untuk menemui perwakilan mahasiswa yang datang ke Kompleks Parlemen. “Besok memang ada rencana ditemui oleh pimpinan DPR kok,” kata Dasco di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/6).
Dasco menegaskan DPR tidak keberatan menerima kedatangan mahasiswa. Menurut dia, parlemen siap membuka ruang komunikasi dengan massa aksi. “Ya enggak apa-apa ini kan mau terima nih teman-teman,” ucap Dasco.
Salah satu elemen yang akan turun dalam aksi hari ini adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti. Melalui seruan resmi di media sosial, mereka mengajak mahasiswa dan masyarakat bergabung dalam aksi tersebut.
Massa dijadwalkan berkumpul lebih dulu di Tugu Luar Trisakti. Setelah itu, mereka akan melakukan long march menuju depan Gedung DPR/MPR RI. Aksi tersebut direncanakan dimulai sekitar pukul 14.00 WIB. Mahasiswa membawa sejumlah tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah dan DPR.
Dalam aksi kali ini, mahasiswa membawa tiga kelompok tuntutan utama. Pertama, mereka menyoroti kondisi ekonomi dan politik nasional. Mahasiswa mendesak pemerintah menjaga stabilitas harga bahan pokok, menurunkan harga BBM, menjamin pasokan BBM bersubsidi, serta menghentikan pemborosan anggaran negara. Kedua, mahasiswa meminta evaluasi terhadap kinerja pejabat dan program pemerintah.
Salah satu yang disorot adalah Program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Mereka meminta program tersebut dihentikan sementara untuk dievaluasi secara menyeluruh. Selain itu, mahasiswa juga menuntut perbaikan komunikasi publik para pejabat negara agar kebijakan pemerintah tidak menimbulkan kegaduhan baru di masyarakat. Red01/ril
