Langkat-icwpost I Aksi demo guru honorer Kabupaten Langkat sudah enam kali di Mapolda Sumut, menuntut Aktor Intelektual kasus seleksi PPPK Langkat 2023 di tangkap.
Terakhir, aksi guru honorer di Mapolda Sumut, Rabu (4/9) Plt Bupati Langkat Syah Afandin, Kadis Pendidikan Langkat Saiful Abdi, dan Kepala BKD Langkat Eka Syahputra Depari.
Dalam aksi mereka membawa spanduk menampilkan foto tiga pejabat itu, bertuliskan: “Polda Sumut Pelindung Pejabat Langkat”
“100 Saksi Telah Diperiksa Harus Berapa Saksi Lagi Untuk Menetapkan Aktor Intelektualnya”
Menanggapi itu, Syah Afandin (Ondim) menegaskan dirinya tidak ada keterkaitan dengan kasus seleksi guru PPPK, publik harus cermat menilai itu.
Lantaran saat kasus PPPK terjadi, dirinya menjabat Plt Bupati Langkat tidak sertamerta lalu dianggap terlibat.
Ia menganggap ada pihak tak bertanggungjawab coba mempolitisir isu ini. Padahal kasus ini tengah berproses di Polda Sumut, pihak yang memiliki kredibilitas dalam penanganan kasus hukum.
“Saya tidak ada kaitannya sama sekali dengan itu, apa lagi sampai menerima aliran suap,” tegas Ondim, Jumat (6/9).
Bahkan saat menjabat Plt Bupati Langkat, dirinya selalu terbuka menerima unjukrasa guru honorer untuk mendengarkan aspirasi dan keluhannya.
Tidak sampai disitu, dirinya pun terus memperjuangkan nasib guru honorer hingga terbang langsung ke Jakarta, berkoordinasi dengan lembaga terkait seperti Kementerian Pendidikan dan lainnya.
“Kita terima dengan baik dan terbuka aspirin mereka di ruang pola Kantor Bupati saat itu. Setelahnya kami langsung terbang ke Jakarta menemui Prof Nunuk Suryani, untuk meminta pembatalan hasil kelulusan peserta PPPK Guru Langkat 2023,” ungkapnya. Red01/ril
