Tapanuli Utara-icwpost I Aktifitas penambangan pasir secara besar-besaran di kawasan Lumban Ratus di daerah aliran sungai (DAS) Sigeaon Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) Sumatra Utara hingga kini masih bebas beroperasi seperti biasa.
Meski sebelumnya Kepala Satpol PP Taput, J.M melalui Kabid Penegakan Perda, D.N berjanji akan segera melakukan penertiban, fakta di lapangan menunjukkan belum ada satu pun dari sekitar 15 lokasi penambangan yang sudah ditertibkan.
Kepala Satpol PP Taput, J.M mengaku pihaknya belum bisa segera melakukan penindakan sebagaimana dijanjikan sebelum ada keputusan rapat tim terpadu yang akan digelar Kamis 24 September 2026 mendatang.
Menurut J.M.tim terpadu terdiri unsur pimpinan kecamatan (Uspika) Kecamatan Siatas Barita dan Tarutung, Satpol PP, DPMPTSP dan beberapa desa yang di wilayahnya terdapat tambang pasir ilegal.
“Benar, hingga saat ini aktifitas tambang pasir di Lumban Ratus belum kami tindak. Rapat tim terpadu direncakan dilaksanakan kamis depan. Soal apa keputusan rapat nantinya itulah menjadi pedoman kami, apakah menertibkan seluruh tambang atau bagaimana, kita tunggu hasil rapat nanti,” kata J.M dikonfirmasi di kantornya Senin (21/9).
Sebelumnya aktifitas penambangan pasir sungai menggunakan mesin dompeng penyedot pasir kembali beroperasi secara besar-beasran di kawasan Lumban Ratus di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Sigeaon yang melintasi wilayah Kecamatan Tarutung hingga Kecamatan Siatas Barita.
Sekitar 15 titik aktifitas penambangan dengan mengeruk pasir dari dasar sungai menggunakan mesin dompeng, kemudian dialirkan melalui pipa sentrifugal ke tempat penampungan sementara sebelum dimuat kembali ke dam truk pengangkut pasir.
Lokasi penambangan pasir tersebar di sepanjang DAS Sigeaon yang melintasi kawasan Lumban Ratus, mulai dari Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung hingga Desa Pansur Napitu Kecamatan Siatas Barita.
Lokasi penambangan pasir sungai di kawasan Lumban Ratus ini sebelumnya pernah ditutup pada Juni 2026 lalu. Bupati Taput JTP Hutabarat dan mantan Kapolres Taput AKP Ernis Sitinjak bahkan turun langsung ke lokasi untuk penertiban setelah masyarakat Siraja Hutagalung saat itu bergejolak dan menuntut penutupan lokasi
Kabid Penegakan Perda, D.N berjanji akan melakukan penertiban menjawab konfirmasi lewat pesan WhatsApp, Jumat (18/9/2026) petang.
M.Manalu.







