Simeulue.icwpost.id
Dalam rangka penyelamatan, pemeliharaan dan operasional perkebunan sawit Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) serta direksi dan manajemen PDKS dalam keadaan kosong, maka dari itu Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor: 539/05/2023, tanggal (05/01/2023) tentang penunjukan dan pengangkatan Pengelola Sementara PDKS sektor perkebunan kelapa sawit yakni Sahirman, S.Ag. M.Si sebagai koordinator menejer, Syuhelmy, SP sebagai menejer operasional dan Afrianto, S.Psi sebagai menejer kesekretariatan dan umum yang terhitung dari Januari 2023 sampai dengan Juni 2023.
Menyikapi berita yang bereredar di media (22/09) terkait dengan kerja sama PDKS, Sahirman saat ditemui oleh awak media ICWPost (23/09) menjelaskan bahwa, perjanjian kerja sama itu dibuat atas nama manajemen dan pribadi pekerja bukan atas nama perusahaan untuk mengikat pekerja agar tidak dianggap ilegal sebagai pengepul (Sugiarto). Diharapkan dengan adanya kerja sama tersebut, TBS dapat di panen, area panen bersih, akses jalan besih dan oprasional manajemen sementara dapat tertanggulangi. “jelasnya”
Suhelmy juga menambahkan untuk menyuruh pekerja memanen tidak perlu harus melapor, jadi supaya pekerja kita tidak dianggap ilegal oleh masyarakat oleh sebab itu kita buat perjanjian kerja sama manajemen dengan atas nama pribadi pengepul. Perjanjian kerja sama ini pun ada masa percobaan selama 6 bulan, setelah 6 bulan akan dievaluasi dan dikaji melalui persidangan di DPRK Simeulue. Barulah akan ditetapkan kerja yang permanen baik dengan atas nama pribadi maupun perusahaan.”ujarnya”.
Dalam perjanjian kerja sama tersebut ada pembagian hasil 30% kepihak manajemen dan 70% kepihak pekerja pengepul karena
kita memberikan pembebanan kepada pihak pekerja pengepul untuk membabat gawang area kebun sawit, pruning batang sawit yang masih produktif, perbaikan jalan dan jembatan serta pemupukan, itukan butuh biaya dan itu kita bebankan kepada pekerja pengepul. apabila menurut DPRK Simeulue perjanjian kerja sama itu salah, kita batalkan. “ujar Sahirman.”
Sahirmam juga menyampaikan Agar tidak menimbulkan polemik, minggu 23/09/2023 direktur operasional dan koordinator manajemen sudah membatalkan perjanjian kerja sama tersebut dan pihak manajemen telah menyampaikan kepada pengepul agar menghentikan semua aktifitas pemanenan baik yang di teupah selatan maupun yang di teluk dalam sambil menunggu keputusan dari Pemerintah Daerah dan DPRK Simeulue. “katanya”.
Sehubungan dengan sudah berakhirnya masa SK manajemen pengelola sementara pada Juni 2023, maka berakhir juga tugas, tanggung jawab dan wewenang kami dilapangan. Untuk selanjutnya bagaimana pengelolaan PDKS kedepan, kita serahkan kepada kebijakan dan putusan Pemerintah Daerah dan DPRK Simeulue . (HS)







