Aceh Tamiang-Icwpost I Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang lakukan evaluasi kinerja (Evkin) Dinas Kesehatan (Dinkes) kabupaten setempat setelah tampung aspirasi dari masyarakat.
Ketua Komisi III DPRK Aceh Tamiang, Maulizar Zikri menyurati Bupati Aceh Tamiang, Armia Fahmi agar meminta pelaksana tugas Sekretaris Daerah (Plt. Sekda), Drs. Syu’ibun Anwar agar hadirkan dr. Mustakim, selaku kepala dinas kesehatan (Kadinkes) beserta perangkatnya ke Komisi III DPRK daerah berjuluk Bumi Muda Sedia, pada Kamis (07/05).
Dalam rapat Evkin Dinkes Aceh Tamiang, dihadiri dr. Mustakim beserta perangkatnya itu dicecar pertanyaan bertubi-tubi oleh pihak wakil rakyat memiliki fungsi tugas pengawasan terhadap Kadinkes, dr. Mustakim didampingi para perangkatnya.
Maulizar Zikri bersama Irwan Efendi, Sugiono Sukandar, dan Aisyah Suci Amelia pertanyakan dugaan penyalahgunaan kewenangan jabatan kepala dinas, beserta oknum perangkatnya, terhadap pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan (Nakes), serta indikasi perbuatan para oknum kepala Puskesmas (Kapus) jajarannya.
“Kadinkes Aceh Tamiang dalam pendistribusian mobil ambulan bantuan Kemenkes RI terkesan tidak sesuai peruntukan dalam laporan nya kepada pemerintah daerah, ada apa ini, bisakan membantu at kebijakan sesuka hati atau terindikasi berbuat kolusi,” tanya Ketua Komisi III DPRK Aceh Tamiang.
Menurutnya, 10 unit min l ambulan diberikan kepada Puskesmas memiliki rawat inap, sementara pihaknya menerima laporan bahwa ada puskesmas penerima bantuan mobil ambulan tidak melaksanakan rawat inap, yaitu Puskesmas Bendahara.
“Sementara Puskesmas Manyak Payed lebih layak untuk diberikan karena memenuhi kriteria sesuai arahan dari pemerintah untuk peningkatan dan pemulihan layanan kesehatan pasca bencana, terlebih lagi posisinya dilintas jalan Nasional Medan-Banda Aceh,” sebut Dekdan, diketahui Kader Partai NasDem itu.
Sambung Maulizar Zikri, juga ketua DPD Partai NasDem Aceh Tamiang, posisi Puskesmas Manyak Payed bukan hanya untuk kebutuhan pelayanan kesehatan dalam wilayah, masyarakat pelintas pun sering mendapat layanan akibat terjadinya kebutuhan darurat layanan, seperti korban kecelakaan lalulintas dijalan raya.
Ketua Komisi III lembaga legislatif Aceh Tamiang, Maulizar Zikri meminta Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) setempat untuk bekerja maksimal dan tidak hanya mencari muka saja kepada pimpinan daerah dan transparan terhadap pengelolaan aset dan keuangan negara..
“Dinas Kesehatan itu membawahi seluruh Puskemas dan Pustu yang beroperasi di kabupaten Aceh Tamiang, Kadinkes itu harus turun ke seluruh Puskemas dan Pustu guna mengetahui apa permasalahan di unit pelayanan terpadu (UPTD) dibawahnya,” ujar Muslizar Zikri.
Sambungnya, “Fokus utama harus pada peningkatan layanan di setiap Puskemas dan Pustu, bukan hanya sekedar mencari muka (menjilat) di hadapan pimpinan,” ujar Dekdan, diketahui ketua DPD Partai NasDem Aceh Tamiang.
Komisi III, kata Maulizar, meminta Kadinkes untuk tidak selalu mengikuti kemanapun Bupati atau Kepala Daerah pergi dan agar lebih aktif menginput informasi dari tingkat bawah baik dari Puskesmas dan Pustu, masyarakat penerima layanan kesehatan atas kinerja pelayanan para petugas medis dan kepala Puskesmas.
“Ketika ada hal yang berkaitan dengan program pemerintah sifatnya perlu koordinasi serta kepentingan layanan publik tentang layanan kesehatan masyarakat agar membangun koordinasi agar kami dari komisi III menjadi sasaran masyarakat,” harap Dekdan.
Ketua Komisi III DPRK Aceh Tamiang juga menegaskan Kadinkes beserta jajarannya bekerja profesional, transparan, dan tidak menciptakan pola anak kandung dan anak tiri baik kepada Kapus, para pejabat dilingkup kantor dinas maupun para tenaga kesehatan (Nakes).
Sebaliknya, Kadinkes diminta bekerja maksimal dan memantau perkembangan di setiap layanan Puskemas dan Pustu, memastikan kualitas layanan tetap optimal.
Dekdan dalam evaluasi kinerja Dinkes itu juga mempertanyakan kepada Kadinkes, kemana aja distribusi 10 unit ambulance bantuan dari Kementerian Kesehatan dan kenapa Puskemas Manyak Payed merupakan Puskemas Rawat Inap dan terdampak bencana banjir, tidak mendapatkan bantuan ambulance tersebut.
“Coba nanti dijelaskan kemana aja 10 unit ambulance bantuan Kemenkes didistribusikan dan kenapa Puskemas Manyak Payed merupakan Puskemas rawat inap dan terdampak bencana banjir, tidak mendapatkan bantuan ambulance tersebut,” tanya politisi NasDem itu didampingi anggota komisi III lainnya.
Komisi III DPRK Aceh Tamiang menemukan dan menerima laporan bahwa pihak Dinkes dibawah pimpinan dr. Mustakim selaku Kepala OPD terkesan tidak tepat sasaran dalam penyaluran unit ambulan bantuan Kemenkes RI baru-baru ini.
Terpantau awak media, dalam rapat evaluasi kinerja Dinkes Aceh Tamiang oleh Komisi III DPRK Aceh Tamiang terlihat adanya kesan kurang sinergis dan sinkron antara pimpinan dan para pejabat jajaran lingkup organisasi perangkat daerah (OPD) bidang kesehatan itu.
Berikut, terpantau awak media juga, saat dimintai penjelasan tentang tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) kerja oleh Ketua Komisi III DPRK Aceh Tamiang beserta para anggotanya, adanya kesan kurang menjalankan Tupoksi secara baik dan sesuai regulasi.
Sementara itu, Kadinkes Aceh Tamiang, Dr.Mustakim mengucapakan terima kasih kepada Komisi III DPRK Aceh Tamiang yang mengingatkan dirinya terhadap pelaksanaan tugas baik sifat teknis maupun kebijakan demi meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat.
“Segala masukan yang diberikan akan kita lakukan perbaikan kedepannya,” kata dr. Mustakim.
“Terima kasih atas masukan yang diberikan. Sebagai manusia biasa saya juga meminta maaf kepada Ketua Komisi III dan jajarannya. Kedepannya akan terus kita lakukan perbaikan,” ujar Mustakim.
Mustakim dalam RDP tersebut berjanji, setelah RDP ini, pihaknya akan langsung memanggil kepala Puskesmas Manyak Payed dan menyerahkan ambulance bantuan Kemenkes untuk Puskemas Manyak Payed.*
(SAP)
