Tapanuli Utara-icwpost I Persoalan legalitas dan penertiban usaha pertambangan galian C tanpa izin di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) Sumatra Utara sepertinya tidak pernah terselesaikan.
Upaya penertiban yang dilakukan pemerintah daerah maupun penegakan humum oleh aparat terhadap para pelaku juga terkesan tebang pilih dan hanya dilakukan secara sporadis apabila protes dari masyarakat yang mengalami dampak negatif muncul ke permukaan.
Teranyar, aktifitas penambangan pasir sungai menggunakan mesin dompeng penyedot pasir kembali beroperasi secara besar-beasran di kawasan Lumban Ratus di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Sigeaon yang melintasi wilayah Kecamatan Tarutung hingga Kecamatan Siatas Barita.
Berdasarkan pantauan secara langsung Jumat (18/9), ditemukan sekitar 15 titik aktifitas penambangan dengan mengeruk pasir dari dasar sungai menggunakan mesin dompeng, kemudian dialirkan melalui pipa sentrifugal ke tempat penampungan sementara sebelum dimuat kembali ke dum truk pengangkut pasir.
Lokasi penambangan pasir tersebar di sepanjang DAS Sigeaon yang melintasi kawasan Lumban Ratus, mulai dari Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung hingga Desa Pansur Napitu Kecamatan Siatas Barita. Melihat masifnya aktivitas penambangan, adalah hal yang mustahil jika pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum tidak mengetahuinya, sehingga muncul asumsi masyarakat sengaja dilakukan pembiaran.
Perlu diketahui, lokasi penambangan pasir sungai di kawasan Lumban Ratus ini sebelumnya pernah ditutup pada Juni 2026 lalu. Bupati Taput JTP Hutabarat dan mantan Kapolres Taput AKP Ernis Sitinjak bahkan turun langsung ke lokasi untuk penertiban setelah masyarakat Siraja Hutagalung saat itu bergejolak dan menuntut penutupan lokasi pertambangan.
Namun saat ini fakta kembali terulang, aktifitas tambang pasir kembali menjamur hanya berselang tiga bulan pasca penutupan.
Saat dilakukan liputan langsung di lokasi, tak satu orang pun mengaku sebagai pemilk mesin penyedot pasir maupun pemilik tangkahan pasir. Puluhan yang orang ditanyai tentang aktifitas yang sedang beroperasi mengaku hanya sebagai pekerja dan sopir truk.
Kepada mereka dijelaskan, bahwa praktik pertambangan tanpa izin diatur tegas dalam UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020 (Pasal 158). Pelaku dapat diancam hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp100 juta. Sanksi juga berlaku bagi pihak yang mendistribusikan, menampung, hingga menjual hasil tambang ilegal.
Satpol PP Janji Tindak Minggu Depan
Kepala Satpol PP Taput, Jakkon Marbun melalui Kabid Penegakan Perda, David Nainggolan berjanji akan melakukan penertiban mulai minggu depan sejak kepadanya dilayangkan konfirmasi lewat pesan WhatsApp, Jumat (18/9/2026) petang. “Akan kami tindak,” jawabnya.
Konfirmasi yang disertai foto dan video yang dikirimkan serta lokasi penambangan hingga sekitar 15 titik ditanggapi seolah-olah kurang yakin sebanyak itu. “Sampai 15 titik? Satahu kami di kawasan itu (Lumban Ratus) hanya ada 5 titik,” jawabnya lagi.
Hal tersebut seolah menguatkan dugaan bahwa aktifitas tambang pasir ilegal di kawasan itu sengaja dilakukan pembiaran. “Minggu depan akan kami angkat semua,” ujarnya.
Konfirmasi yang sama juga dilayangkan kepada Kasat Reskrim Polres Taput, AKP Iwan Hermawan dan Kanit Tipidter, Ipda Suandi Situmorang, namun hingga berita ini dilansir belum ada respon.Dari Pihak Terkait
M.Manalu.







