Deliserdang-icwpost I Penyidikan kasus dugaan penembakan terhadap jendela kaca kamar pribadi Rumah Dinas (Rumdis) Wakil Bupati Deliserdang terus bergulir. Tim Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Sumatera Utara bersama Satreskrim Polresta Deliserdang kembali melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) lanjutan di kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Deliserdang, Rabu (17/6).
Dalam proses penyelidikan tersebut, polisi mengamankan kaca jendela yang pecah untuk diperiksa secara ilmiah di Laboratorium Forensik Polda Sumut. Langkah ini dilakukan guna memastikan penyebab kerusakan sekaligus mengungkap apakah insiden tersebut benar disebabkan oleh proyektil senjata api atau faktor lainnya.
“Yang dibawa itu kaca jendelanya. Dibawa ke Labfor Polda untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” ujar Kanit Pidum Satreskrim Polresta Deliserdang, Iptu Binnes Saragih, usai olah TKP.
Selain mengumpulkan barang bukti, penyidik juga telah memeriksa sejumlah saksi untuk memperkuat konstruksi perkara. Hingga saat ini, sebanyak 10 orang telah dimintai keterangan, termasuk Wakil Bupati Deliserdang, Lom Lom Suwondo.
“Saksi ada sembilan orang, ditambah Wakil Bupati sehingga total 10 orang yang sudah dimintai keterangan,” katanya.
Meski demikian, polisi belum menyimpulkan penyebab pasti pecahnya kaca jendela tersebut. Dugaan penembakan masih menjadi salah satu kemungkinan yang sedang didalami melalui pemeriksaan saksi maupun hasil uji forensik.
“Masih dalam proses penyelidikan,” tegas Binnes.
Saat mendampingi petugas melakukan olah TKP pada Senin (15/6) malam, Lom Lom Suwondo mengaku memiliki dugaan awal bahwa kaca tersebut pecah akibat tembakan yang berasal dari luar rumah dinas.
“Praduga kami, kaca itu ditembak dari luar,” ujarnya.
Menurut Lom Lom, kemungkinan peluru nyasar dinilai kecil mengingat lokasi rumah dinas berada di kawasan perkantoran pemerintah yang dikelilingi tembok setinggi sekitar 2,5 meter.
“Kalau menurut saya ini peluru nyasar rasanya tidak mungkin. Rumah dinas ini dikelilingi tembok yang cukup tinggi. Kemungkinan besar ada motif tertentu, bisa saja bentuk intimidasi atau upaya mengganggu pejabat negara,” ungkapnya. Red01/ril
