Tapanuli Utara-icwpost I Penolakan kehadiran PT.Toba Pulp Lestari (TPL) di tanah Batak kembali mencuat, setelah pemimpin – pemimpin Gereja se Sumatera Utara menyuarakan untuk menutup TPL, seruan tersebut kembali di gaungkan oleh ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi GERAK /Gerakan Rakyat Tutup TPL melakukan aksi dengan menggeruduk kantor DPRD dan kantor Bupati Tapanuli Utara,Selasa (27/5).
Berangkat dari titik kumpul di Terminal Madya Tarutung, dengan berpakaian adat Batak, massa berjalan kaki (long march) bergerak menuju gedung DPRD Taput di jln Sisingamangaraja no.194 Tarutung.
Di halaman gedung DPRD Taput, Anggiat Sinaga,ketua aliansi Gerak Tutup sekaligus sebagai orator menyampaikan kepada puluhan anggota DPRD yang hadir,bahwa kedatangan mereka adalah untuk menyampaikan beberapa tuntutan terkait penutupan TPL dengan poin tuntutan yaitu
- Bupati dan DPRD Tapanuli Utara berkomitmen mendukung penutupan PT.TPL
2.Hentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap masyarakat adat dan petani di tanah Batak.Aparat keamanan harus berhenti menjadi alat kekerasan korporasi.
3.Kembalikan tanah adat yang telah dirampas oleh TPL kepada pemilik sah yaitu masyarakat adat.Tanah adalah sumber hidup,bukan objek spekulasi. - Segera di sah kan Undang-undang masyarakat adat di tingkat Nasional sebagai bentuk pengakuan formal atas hak-hak kolektif masyarakat adat. 5.Hentikan seluruh bentuk pengrusakan hutan dan ekosistem di kawasan danau Toba.Hutan bukan untuk di tebang, tetapi di jaga demi generasi mendatang.
6.Sah kan Perda tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Sumatera Utara.Pemda tidak boleh terus menjadi perpanjangan tangan
modal
7.mendesak Ketua DPRD Taput untuk membentuk Panitia khusus (Pansus) tutup TPL.
5.Sah kan undang-undang masyarakat adat.
Orator secara bergantian memaparkan bagaimana perlakuan diskriminasi dan kriminalisasi yang telah dilakukan PT TPL terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar areal konsesi PT TPL.
Melalui kesepakatan, 20 orang dari massa aksi diundang masuk ke ruang rapat DPRD untuk melakukan rapat atau diskusi dengar pendapat terkait hal tersebut.
Kepada perwakilan massa,Wakil ketua DPRD Taput Reguel Simanjuntak mengatakan bahwa pada dasarnya DPRD harus berpihak kepada rakyat.
“Dalam hal ini,kita anggota DPRD Taput sepakat dan mendukung penutupan TPL” kata Reguel.
Namun, lanjut Reguel, semua itu harus
melalui proses secara formal, yaitu dengan akan membentuk pansus penolakan atau penutupan PT.TPL.
“Dalam waktu dekat,kita pastikan akan segera membentuk Pansus terkait penutupan TPL “imbuhnya.
Reguel juga mengajak kabupaten/ kota yang ada di kawasan danau Toba yang ada lahan konsesi TPL agar turut menyuarakan hal yang sama.
Mendapatkan jawaban memuaskan dari DPRD Taput, massa melanjutkan aksi di kantor Bupati Taput untuk menyampaikan tuntutan yang sama.
Uniknya,dalam menyampaikan aspirasinya,massa mempertontonkan Tortor Batak sembari berputar mengitari halaman kantor Bupati dan dengan kompak menyerukan “Tutup TPL”.
Namun kekecewaan dirasakan massa karena tidak mendapatkan jawaban pasti dari pemerintah kabupaten Tapanuli.Wakil Bupati Deni Lumban Toruan hanya menanggapi dengan perkataan akan membahas hal tersebut bersama Bupati.
Massa kembali menuntut statement Pemerintah kabupaten Tapanuli Utara apakah setuju atau tidak setuju atas aksi Tutup TPL.
” kita ini saudara ,coba anda lihat visi -misi kami yaitu bersama mewujudkan kabupaten Tapanuli Utara yang maju, berbudaya dan berkelanjutan, disini tentunya saudara saudara sudah paham, saya juga orang Taput ,dari Siborong-borong” jawab Deni Lumban Toruan.
Tak puas dengan jawaban Wabub, massa dengan sontak berteriak ” Pemkab Tapanuli Utara pro TPL, cukup satu periode ” .
Ketua aksi Anggiat Sinaga dengan nada kesal mengatakan bahwa telah terlihat dengan jelas, pemkab Tapanuli Utara dalam hal ini tidak berpihak kepada kita.
“Tetapi perjuangan ini tidak akan berakhir, kita akan melakukan aksi yang lebih besar lagi” (M.Manalu)
